Banjir Banten: Mulai Gubernur Hingga RT Dinilai LSM Rekonvasi Bhumi Tak Miliki Kepedulian Terhadap DAS

  • Bagikan
Gambaran Keganasan Banjir Bandang Akibat manusia tidak bisa mengelolah lingkungan Hidupnya
Gambaran Keganasan Banjir Bandang Akibat manusia tidak bisa mengelolah lingkungan Hidupnya

PANDEGLANG, GESAHKITA COM—Direktur Eksekutif LSM Rekonvasi Bhumi,  Nana Prayat Rahadian berpendapat para pemimpin di Banten mulai dari Gubernur, Bupati / Walikota hingga tingkat RT tidak memiliki kepedulian terhadap kesehatan daerah aliran sungai (DAS).

Padahal kondisi DAS semakin memburuk. Terbukti banjir menjadi peristiwa yang rutin di sejumlah kabupaten dan kota. Banjir merupakan sinyal atau pemberitahuan bahwa hulu DAS mengalami kerusakan yang parah.

“Hingga sekarang ini saya belum pernah mendengar ada action plan mulai dari gubernur, bupati, walikota, camat, lurah dan kepala desa hingga ke tingkat RT untuk mengatasi kondisi yang semakin parah,” kata NP Rahadian, Direktur Eksekutif LSM Rekonvasi Bhumi yang berbicara dalam BantenPodcast Youtube dengna host, Iman Nur Rosyadi yang dikutip gesahkita dari  MediaBanten,  Senin (20/9/2021).

Menurut NP Rahadian,  saat ini momen yang pas untuk melihat apakah DAS di Banten sehat atau tidak. “Gampang kok. Terjadinya banjir. Itu indikasi kondisinya kita tidak sehat. Apakah itu karena internvensi masyarakat, intervensi investasi atau kebijakan pemerintah yang tidak jelas mulai pusat hingga daerah,” ujarnya.

Ironisnya. tidak ada satu pun aturan yang secara pasti menyatakan siapa yang paling berwenang menangani DAS. Saat ini yang terindikasi baru Kehutanan dan PUPR dengan fokus yang berbeda.

“Jadi pakewuh. Dulu ada saling klaim, sama-sama ngurusin air, yang satu hingga wilayah kehutan. Itu merupakan malah di negeri. Kalau PUPR itu wilayah sungai. Kehutan masalah hutannya. Tetapi masing-masing jalan sendiri.Itu ribetnya pengelolaan SDA di kita,” ujarnya.

Baca Juga :  Silahturahmi SMSI Banyuasin Ke DPRD, Disebut Ketergantungan Banyak Orang ke Media Online

NP Rahadian mencontohkan banjir bandang akibat meluapnya Sungai Ciberang belum lama ini. Penyebabnya adalah terjadi penggalian emas liar atau PETI di wilayah cagar alam. Akibatnya, hulu DAS Ciberang rusak parah yang menyebabkan air tak mampu diserap dan menggelontor begitu saja ke daerah lebih rendah.

“Urusan penambang liar itu urusan kepolisian, meskipun itu berada di daerah cagar alam. Belum lagi nanti soal pananganan air yang ditangani PUPR berbeda dengan penanganan hutannya. Ribet kan,” ujarnya.

Banten memiliki sejumlah DAS besar, yaitu DAS Cidanau, Cibanten, Ciliman, Cilemer, Cibinuangen, Ciujung hingga Cisadane yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Hasil evaluasi Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung Kementrian Lingkungan Hidup (LH) menyebutkan, dari DAS besar di Banten, hanya DAS Cidanau yang landcovernya lebih 30 persen. Selebihnya, 8-15 persen.

“Semakin rendah persentase landcover sebuah DAS, maka kondisi itu menggambarkan buruk. Rendah dalam penyerapan air, sedimentasi tinggi dan sebagainya. Nah, DAS besar di kita sebagian besar rendah persentasenya, berarti hulunya rusak parah,” ujarnya.

NP Rahadian juga mencontohkan banjir krodit yang sering terjadi di pertemuan aliran Sungai Ciberang dan Cidurian di Kota Rangkasbitung. Setiap hujan, dipastikan sebagian kota itu banjir. Bahkan, akhir-akhir ini peristiwa tersebut menelan korban jiwa.

Baca Juga :  Pemdes Sukaraja Salurkan BLT-DD Tahap III

“Tetapi masyarakat kita itu keren ya. Tingkat adaptasinya terhadap penurunan atau degadrasi lingkungan yang mengakibatkan banjir sangat luar biasa. Tak ada keluhan, dianggap peristiwa biasa yang rutin. Mereka menyesuaikan diri, tak perduli jumlah harga dan jiwa yang sudah dikorbankan akibat keruskaan lingkungan tersebut,” kata NP Rahadian.

Padahal warga di daerah pertemuan Sungai Ciberang dan Cidurian bertemu di Sungai Ciujung sudah selayaknya dipindahkan ke daerah baru. “Ya begitu, warga anteng-anteng aja, tak ada protes,” ujarnya.

Seandainya pemimpin atau kepala daerah tidak peduli bagaimana?

“Jangan berandai-andai. Mereka memang tidak perduli. Kalau pemimpin peduli tentu mereka punya action plan, sehingga bisa mengatasi penderitaan masyarakat. Intervensi kita memang butuh waktu. Tapi sampai hari ini Banten punya aksi, punya grand desain. Bahkan sampai RT,” katanya.

Karena, peristiwa banjir tidak dianggap sebagai early warning sistem mulai dari Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan sebagainya. Ada perubahan landscape harus diimbangi dengan penyaluran air yang besar dan ma

“Kalau Kota Serang bukan persoalan murni lingkungan, tetapi buruknya pembangunan infrastruktur,” katanya.

Menurut NP Rahadian, Gubernur punya deskresi, menghandel kewenangan dan memerintahkan seluruh jajaran terkait untuk mendukung penangnaan DAS. Ketika Kepala daerah peduli, dengan persoalan apapun, memaksa bawahannya untuk peduli, itu persoalan selesai.

“Itu yang membuat Forum DAS Cidanau bisa bertahan hingga sekarang. Dulu, ketika Gubernur Banten dijabat Djoko Munandar (alm), saat diberikan masukan, dia paham soal itu. Dikeluarkanlah SK pembentukan Forum DAS Cidanau. Dia memerintahkan bawahannya untuk peduli dan terlibat di dalamnya. Sekarang, saya memang tidak peduli.” ujarnya.

Baca Juga :  Mengintip Peran MMD, Pemdes, Puskesemas dan Masyarakat Air Senggeris Atasi Kesehatan

Saat ini orang-orang yang terlibat dalam Forum DAS Cidanau lebih bersifat pribadinya, bukan jabatannya, berarti bukan kedinasannya. “Mereka care banget sama DAS Cidanau,” katanya.

DAS Cidanau menjadi sangat penting bagi Kota Cilegon. Karena DAS itu merupakan sumber air. Di Cilegon, ada Rp180 triliun yang diinvestasikan untuk industri.

“Itu sebabnya Rekonvasi Bhumi selama 20 tahun care terhadap DAS Cidanau. Bayangkan kalau DAS Cidanau kering akibat kerusakan hulunya. Mau dapat air darimana industri dan warga di Cilegon. Dari air laut? Itu mahal sekali menyulingnya,” katanya.

NP Rahadian mengharapkan, Pemkot Cilegon berkontribusi bagi perbaikan DAS Cidanau. Ada PP46 yang memungkinkan Cilegon memberikan kontribusi pada penyelamatan sumber daya air.

Rekonvasi Bhumi menilai, kepala daerah tidak memiliki sense of crisis. “Mustinya kepala daerah di Pandeglang dan Lebak teriak-teriak untuk memaksa gubernur menolong dan mengatasi persoalan lingkungan tersebut. Ini kan enggak. Tenang-tenang aja tuh,” ujarnya.

NP Rahadian berharap, kepala daerah mampu membangun manajemen kolaborasi untuk menangani DAS-DAS yang rusak parah di Banten.

Dia berharap, sense of belonging dimiliki oleh Gubernur hingga pimpinan tingkat terendah untuk sama-sama mendesain penyelamatan kondisi DAS yang semakin hari memburuk.(edi/shy)

 

selamat hari santri nasinonal

hari santri nasinonal

Baner HUT Kemerdekaan RI Ke-76

HUT Kemerdekaan RI Ke-76

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan