Kebajikan Kebebasan Berekspresi Indonesia Di Internet Disorot Media Asing
JAKARTA, GESAHKITA COM—Besok menandai pengenalan seperangkat peraturan internet baru yang membatasi di Indonesia, yang menurut para aktivis akan secara drastis memperketat kontrol pemerintah atas ranah online di negara terpadat di Asia Tenggara.
Begitu kata The Diplomat laman media berbahasa Inggris, Selasa, (19/07/2022)
Berdasarkan peraturan yang baru dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia pada November 2020, media sosial dan platform internet termasuk Google, Facebook, Twitter, YouTube, dan TikTok, akan diminta untuk menyerahkan data pengguna dan mematuhi perintah moderasi konten pemerintah.
Menjelang tenggat waktu, raksasa pencarian Google mengatakan kepada Berita Benar bahwa mereka akan mematuhi peraturan. “Kami menyadari persyaratan untuk mendaftar sesuai peraturan yang relevan, dan akan mengambil tindakan yang tepat untuk mematuhinya,” perwakilan Indonesia untuk kantor berita tersebut, yang juga mengutip seorang pejabat pemerintah yang menyatakan bahwa platform terkemuka lainnya, termasuk TikTok, telah mematuhinya.
Pemerintah mengklaim bahwa peraturan tersebut, pertama bertujuan untuk melindungi pengguna dalam negeri dari konten terlarang, yang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang melanggar hukum, menyebabkan kegelisahan publik, atau mengganggu ketertiban umum. Ini akan berlaku untuk semua perusahaan yang menyediakan layanan online, terlibat dalam bisnis online, atau yang platform onlinenya digunakan di Indonesia, termasuk beberapa perusahaan teknologi terbesar di dunia.
Menurut peraturan, yang secara resmi dikenal sebagai Peraturan Menteri 5 (MR5), penyedia layanan ini harus mematuhi sebagian besar perintah penghapusan konten dalam waktu 24 jam. Dalam kasus permintaan penghapusan yang mendesak, seperti yang melibatkan terorisme, pelecehan seksual terhadap anak, dan konten yang menyebabkan “keresahan di masyarakat atau mengganggu ketertiban umum,” batas waktu kepatuhan yang diamanatkan hanya empat jam.
MR5 juga akan memberi pemerintah wewenang untuk mendenda platform internet dan media sosial yang gagal mematuhi aturan. Platform yang berulang kali gagal memenuhi permintaan pemerintah dapat diblokir di Indonesia; staf lokal mereka juga bisa menghadapi sanksi pidana.
Tak perlu dikatakan, peraturan baru telah dikecam habis-habisan oleh para pendukung kebebasan berbicara.
Menulis di Diplomat hari ini, Michael Caster dari kelompok advokasi kebebasan berbicara ARTICLE 19 berpendapat bahwa kombinasi peraturan dari kerangka waktu kepatuhan yang sempit, definisi yang tidak jelas, dan niat hukuman menjadikannya “salah satu rezim tata kelola internet paling represif di dunia.”
Setelah berlaku, tulis Caster, itu akan memperburuk negara yang telah melihat kebebasan internetnya “terus menurun selama lima tahun terakhir.”Dia menambahkan, “Penerapan regulasi internet ini berisiko menjerumuskan Indonesia ke dalam krisis kebebasan berekspresi.”Kelompok advokasi Human Rights Watch menggambarkan, MR5 sebagai “sangat bermasalah, memberikan otoritas pemerintah kekuasaan yang terlalu luas untuk mengatur konten online, mengakses data pengguna, dan menghukum perusahaan yang gagal mematuhinya.”
Peraturan tersebut hanyalah tanda terbaru dari sebuah negara Asia Tenggara yang berusaha memperluas kendalinya atas platform media sosial yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan politik di kawasan itu. Wilayah ini mencakup 4 dari 10 negara dengan basis pengguna Facebook terbesar di dunia; Indonesia membanggakan terbesar ketiga di dunia.
Ada kekhawatiran yang sah tentang sejauh mana politik kawasan telah terdistorsi oleh banjir informasi yang salah dan disinformasi, untuk tidak mengatakan momok gambar pelecehan seks anak dan konten beracun lainnya. Tetapi mengingat pandangan samar-samar pemerintah Asia Tenggara tentang kebebasan berekspresi secara umum, mungkin tidak mengherankan bahwa solusi mereka untuk masalah ini akan jauh melampaui tujuan yang dimaksudkan.
Sumber : The Diplomat
alih bahasa gesahkita
