Filipina dan Indonesia Tingkatkan Kolaborasi Energi
MANILA, GESAHKITA COM—Dalam langkah diplomatik yang signifikan, Presiden Ferdinand Marcos Jr. dari Filipina dan Presiden Indonesia Joko Widodo mengawasi penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) mengenai kerja sama energi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia dan Departemen Energi Filipina di Istana Malacanang.
Menteri Energi Raphael PM Lotilla menyatakan bahwa MOU ini menandai langkah penting dalam memperkuat dan memodernisasi kolaborasi energi abadi antara kedua negara. Hal ini sejalan dengan upaya Filipina untuk mencapai keamanan energi yang lebih tinggi melalui upaya diplomatik yang dipimpin oleh Presiden Marcos.
Perjanjian ini berfokus pada fasilitasi kerja sama, khususnya pada saat terjadi kendala kritis terhadap pasokan komoditas energi seperti batu bara dan gas alam cair (LNG). Kedua belah pihak tertarik untuk membina kolaborasi lintas dimensi ekonomi, lingkungan hidup, dan geopolitik. Hal ini mencakup upaya bersama dalam transisi energi, energi terbarukan, manajemen sisi permintaan, kendaraan listrik, dan bahan bakar alternatif seperti hidrogen, amonia, dan biofuel.
Perjanjian bilateral sebelumnya yang terutama melibatkan badan usaha milik negara sedang disesuaikan untuk mengakomodasi meningkatnya peran sektor swasta dalam lanskap energi kedua negara. Menteri Lotilla menyoroti keprihatinan bersama mengenai energi antara Indonesia dan Filipina, dan menekankan potensi manfaat dari peningkatan kerja sama.
Kedua negara tersebut menempati peringkat kedua dan ketiga secara global dalam hal pembangkit listrik tenaga panas bumi terpasang, dan mereka sedang mengupayakan transisi dari batu bara ke teknologi yang lebih ramah lingkungan. Gas alam, termasuk LNG, diidentifikasi sebagai bahan bakar transisi yang cocok. Keterlibatan sektor swasta dalam teknologi ini bertujuan untuk mengatasi variabilitas penambahan kapasitas energi terbarukan dan menjamin keandalan dan keamanan sistem tenaga listrik.
Indonesia dan Filipina, sebagai sumber utama mineral yang penting untuk transisi energi, memiliki potensi besar untuk produksi energi surya, angin, dan laut. Kolaborasi mereka meluas ke advokasi selama negosiasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut, menekankan pandangan bersama mengenai zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.
Menyoroti sejarah hubungan perdagangan batubara, Menteri Lotilla mencatat ketergantungan Filipina pada batubara Indonesia, yang mencakup hampir 98% dari total impor batubara Filipina pada tahun 2022. Namun, tantangan muncul dengan adanya larangan ekspor batubara Indonesia pada bulan Januari 2022, yang menyebabkan Filipina melakukan diversifikasi sumber batubara. Upaya diplomasi, termasuk pertemuan bilateral dan jaminan dari Menteri Energi Indonesia Arifin Tasrif, telah berperan penting dalam menjamin pasokan batubara yang stabil dari Indonesia.
MOU ini menandakan komitmen masa depan untuk mengatasi tantangan energi secara kolaboratif, selaras dengan tren global menuju keberlanjutan dan energi bersih.
