Forum Transisi Energi Provinsi Sumsel: Mempersiapkan Transisi Energi yang Adil
PALEMBANG, GESAHKITA COM— Pemanfaatan energi terbarukan menjadi jalan utama untuk menurunkan emisi dari sektor energi dan mencegah kenaikan suhu bumi, yang dapat mengurangi dampak krisis iklim di masa depan. Meski demikian, energi fosil masih mendominasi penggunaan energi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan persiapan matang untuk memastikan transisi energi dari fosil ke terbarukan berjalan lancar dan adil. Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai bahwa tren transisi energi global akan memicu penurunan permintaan batubara Indonesia, yang akan berdampak pada perekonomian daerah yang pendapatannya bergantung pada batubara, termasuk Sumatera Selatan.
IESR mendorong pemerintah Sumatera Selatan untuk mempersiapkan transisi energi yang adil melalui transisi energi dan transformasi ekonomi. Upaya ini bertujuan mencegah penurunan pendapatan daerah seiring dengan pengurangan permintaan batubara secara global.
Bekerja sama dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Selatan, IESR menggagas Forum Transisi Energi Provinsi Sumsel pada 29 Mei 2024. Acara ini melibatkan perwakilan dari 17 kabupaten dan kota di Sumsel, perguruan tinggi, industri, dan media massa. Forum ini menjadi wadah untuk dialog dan diskusi guna menyatukan visi dan misi dalam menghadapi transisi energi.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumsel, Hendriansyah, menegaskan bahwa forum ini adalah langkah penting bagi Sumatera Selatan untuk beralih dari energi fosil ke energi terbarukan. Pemerintah Provinsi Sumsel berkomitmen mendukung berbagai inisiatif yang bertujuan mengurangi emisi karbon dan meningkatkan penggunaan energi bersih.
“Kami mengajak keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota dalam menyongsong transisi energi yang tak terelakkan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan dan mengantisipasi dampak transisi energi serta meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan,” ujarnya.
Data dari Dinas ESDM Provinsi Sumsel menunjukkan bahwa hingga 2023, kapasitas terpasang pembangkit energi terbarukan di Sumsel mencapai 989,12 megawatt (MW). Hendriansyah menekankan bahwa Sumatera Selatan mampu mengembangkan dan memanfaatkan energi terbarukan meski merupakan penghasil batubara terbesar di Indonesia.
“Transisi energi bukan hanya soal perubahan teknologi, tetapi juga perubahan perilaku dan pola pikir. Melalui forum ini, kami berharap dapat menciptakan kesadaran dan komitmen bersama untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan,” tambahnya.
Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan IESR, Marlistya Citraningrum, menjelaskan bahwa transformasi menuju sistem energi dan ekonomi berkelanjutan memerlukan inovasi kebijakan yang berdasarkan kajian ilmiah berbasis data.
“IESR hadir di Sumatera Selatan untuk bekerja secara strategis dengan beragam pemangku kepentingan, melakukan pendampingan teknis dan pengembangan kapasitas, serta membangun jaringan dengan pemerintah maupun non-pemerintah. Kami juga telah melakukan sejumlah penelitian bersama akademisi Universitas Sriwijaya untuk mengkaji tantangan dan peluang transformasi ekonomi di Sumsel, serta membangun Jejaring Jurnalis Transisi Energi (JTE) Sumsel bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang dan Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ),” ungkap Marlistya.
Marlistya menekankan bahwa transisi energi harus dilakukan secara berkeadilan. Menurutnya, mengedepankan kewajiban moral dalam transisi energi akan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak yang sama dalam perubahan ini.
“Ada tiga prinsip untuk mewujudkan keadilan dalam transisi energi. Pertama, keadilan di tingkat lokal, mempertimbangkan pihak yang terdampak dari transisi energi. Kedua, keadilan dari perspektif kewenangan, yang melibatkan partisipasi pengambil kebijakan di berbagai tingkat untuk menciptakan sinergi dan perencanaan transisi energi yang kontekstual. Ketiga, keadilan jangka panjang yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan mengantisipasi dampak perubahan struktur perekonomian pada masyarakat,” tutup Marlistya.
*Tentang Institute for Essential Services Reform*
Institute for Essential Services Reform (IESR) adalah organisasi think tank yang secara aktif mempromosikan dan memperjuangkan pemenuhan kebutuhan energi Indonesia dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian ekologis. IESR terlibat dalam kegiatan analisis dan penelitian, advokasi kebijakan publik, kampanye tentang topik tertentu, dan kolaborasi dengan berbagai organisasi dan institusi.
