Surabaya, GESAHKITA – Berdasarkan data laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2025 menyajikan realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp 857.518.800.296,72 atau sebesar 93,84% dari anggaran sebesar Rp 913.801.189.358,00.
Sedangkan untuk realisasi belanja modal gedung dan bangunan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 116.277.387.026,81 atau sebesar 15,69%% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp 741.241.413.269,91.
Sementara hasil pemeriksaan atas ketepatan waktu pelaksanaan dan penyerahan pekerjaan menunjukkan bahwa terdapat satu paket pekerjaan, yaitu Pekerjaan Pembangunan Gedung Poliklinik Tahap 2 di RSUD Dungus pada Dinas Kesehatan, tidak selesai sesuai jadwal yang ditentukan dan telah diputus kontrak, namun belum sepenuhnya diproses sesuai ketentuan.
Pekerjaan Pembangunan Gedung Poliklinik Tahap 2 dilaksanakan oleh PT DMJ berdasarkan kontrak Nomor 000.3.3/2063/102.18/2025 tanggal 5 Juni 2025 sebesar Rp 22.259.267.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 188 hari kalender sejak tanggal 25 Juni 2025 s.d. 30 Desember 2025.
Pekerjaan tersebut mengalami dua kali perubahan kontrak yang ditetapkan dalam Addendum Kontrak, dengan rincian sebagai berikut.
Addendum Kontrak I Nomor 000.3.3/4417/102.18/2025 tanggal 4 Desember 2025 tentang tambah kurang pekerjaan dengan perubahan nilai kontrak menjadi sebesar Rp 22.948.423.000,00.
Addendum Kontrak II Nomor 000.3.3/4662/102.18/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang pemberian kesempatan pertama selama 50 hari kalender (31 Desember 2025 s.d. 18 Februari 2026).
Atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran pekerjaan sebanyak empat kali dengan total nilai SP2D sebesar Rp 11.301.922.500,00 atau 49,25% dari nilai kontrak, dengan rincian pada tabel berikut.
dari hasil wawancara kepada PPK, menunjukkan bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Poliklinik Tahap 2 dilakukan putus kontrak dengan kronologis sebagaimana dalam tabel berikut.
Setelah pelaksanaan pemutusan kontrak, KPA dan PPK mengambil langkah-langkah permohonan pencairan jaminan pelaksanaan melalui Surat PPK Nomor 000.3.3/546/102.18/2026 kepada ke Pemimpin Cabang Utama Bank Jatim tanggal 11 Februari 2026 perihal permohonan klaim jaminan pelaksanaan.
Sedangkan Hasil konfirmasi kepada PPK diketahui saat ini KPA dan PPK masih berkoordinasi dengan Inspektorat dan UKPBJ terkait tata cara pendaftaran sanksi daftar hitam ke LKPP.
Hasil pemeriksaan lebih lanjut setelah dilakukan putus kontrak menunjukkan masih terdapat permasalahan, dengan uraian sebagai berikut.
- Denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan sebesar Rp 843.318.708,00 dan berdasarkan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) diketahui besaran denda akibat keterlambatan adalah sebesar 1‱ (satu per seribu) dari harga kontrak (sebelum PPN).
- Jaminan Pelaksanaan belum dicairkan sebesar Rp 1.147.421.150,00. Adapun jaminan pelaksanaan diterbitkan oleh Kantor Cabang Utama Bank Jatim dengan Nomor Bank Garansi 0002/004 065/2/5188 tanggal 7 Januari 2026 sebesar Rp 1.147.421.150,00, dengan masa berlaku mulai tanggal 31 Desember 2025 s.d. 18 Februari 2026. Atas jaminan pelaksanaan tersebut, PPK telah mengirimkan permohonan klaim jaminan pelaksanaan melalui Surat PPK Nomor 000.3.3/546/102.18/2026 kepada ke Pemimpin Cabang Utama Bank Jatim tanggal 11 Februari 2026.
Atas surat tersebut, Kantor Cabang Utama Bank Jatim melalui Surat Nomor 065/2255/UTA/KRD/SRT tanggal 23 April 2026 menyatakan klaim garansi jaminan pelaksanaan masih dalam proses verifikasi oleh PT JJM.
Kondisi tersebut menyebabkan pekerjaan belum dapat dimanfaatkan secara tepat waktu sesuai rencana, serta kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp 843.318.708,00; dan kekurangan penerimaan atas jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan dan diterima sebesar Rp 1.147.421.150,00.
Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Direktur RSUD Dungus menyatakan sependapat dan akan segera menindaklanjuti dengan memproses pengusulan penyedia ke Daftar Hitam LKPP, mengirimkan surat penagihan denda keterlambatan kepada penyedia, serta memonitor secara berkala proses pencairan Jaminan Pelaksanaan.
Sementara itu, Rizka Ufliasari, S.H., M.Med.Kom., selaku Dinkes Jatim menjelaskan lewat WA akan segera menjawab surat konfirmasi dari tim gesahkita. (PUR)
