Surabaya, GESAHKITA – Unjuk rasa Komunitas Cinta Bangsa Jawa Timur di depan Kejaksaan Tinggi Jatim sempat memanas. Oleh karena itu, aparat keamanan bersiaga ketat.
Selain itu, keributan mulai pecah saat sekumpulan orang tidak dikenal menyelinap masuk ke barisan. Mereka diduga ingin memprovokasi orator.
Maka dari itu, penanggung jawab lapangan unjuk rasa membeberkan kronologi gangguan tersebut. Kelompok liar itu berteriak menafikan adanya korupsi.
Selanjutnya, gerombolan orang misterius tersebut kedapatan terus mengikuti jalur pawai massa menuju gedung negara. Holik pun sangat menyayangkan insiden ini.
Terkait friksi tersebut, sang koordinator lapangan memberikan kesaksian langsung dari lokasi.
“Mereka sempat membuat situasi menjadi gaduh dan memancing perdebatan. Kalau mau demo, ya silakan, tapi jangan merusuh demo yang lain,” ujar Holik Ferdiansyah di sela-sela aksi.
Sementara itu, Holik mencela balik pendapat sekelompok orang yang mengklaim Jawa Timur bersih dari berbagai skandal rasuah.
Terlebih lagi, Holik mengungkit sederet kasus hukum di tingkat daerah yang sedang berjalan saat ini.
“Kalau tidak ada korupsi, berarti penangkapan KPK soal dana hibah, pemeriksaan Gubernur, kasus pungli ESDM oleh Kejati, hingga penggeledahan anak usaha PT Petrogas Jatim Utama (PJU) itu bohongan dong?” tambahnya.
Namun demikian, para pengunjuk rasa memilih abai terhadap provokasi luar. Mereka konsisten menyuarakan dugaan penyimpangan di internal PT PJU.
Oleh sebab itu, fokus utama mereka tertuju pada dugaan penyelewengan dana CSR tahun 2024. Masalah ini dinilai mandek di Banyuwangi.
Kemudian, Holik mengkritik durasi penanganan perkara yang berjalan lambat. Keadaan tersebut memicu spekulasi liar di tengah masyarakat.
Selain itu, ia mendeteksi adanya indikasi tumpang tindih regulasi administrasi penyelidikan. Padahal, surat perintah awal sudah diterbitkan Kejari.
Maka dari itu, pimpinan tertinggi kejaksaan tinggi diharapkan segera mengambil tindakan tegas. Holik pun melayangkan permohonan khusus.
“Saya berharap Kajati dan Aspidsus Jatim segera mengambil alih perkara ini. Naikkan ke tahap penyidikan agar posisinya menjadi jelas dan terang benderang,” tegas Holik.
Selanjutnya, aliansi pemuda ini juga mengecam buruknya sistem penataan manajerial BUMD. Mereka menggugat penunjukan posisi krusial korporasi.
Sementara itu, pengisian jabatan pimpinan menggunakan status pelaksana tugas dinilai keliru. Mekanisme tersebut berjalan tanpa seleksi profesional.
Terlebih lagi, KCB mendesak badan pemeriksa keuangan melakukan audit mendalam. Langkah ini menyasar indikasi upah ganda pengurus perusahaan.
Oleh karena itu, pengusutan secara transparan sangat diperlukan tanpa adanya intervensi politik. Pihak demonstran mengakhiri aksi secara damai.
“Kami tidak menuduh siapa pun bersalah. Kami membawa data dan hanya meminta agar seluruh dugaan ini diperiksa secara terbuka, profesional, serta tanpa intervensi,” pungkas Holik. (PUR)
