JAKARTA, GESAHKITA COM— Selama 5 tahun terakhir, alokasi anggaran KKP kurang 1 persen dari APBN. Dengan anggaran tersebut belum tentu bisa mengelola potensi perairan Indonesia yang sangat besar. Maka memang dibutuhkan anggaran yang memadai untuk pemanfaatan sumberdaya yang bijak sekaligus berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Yessy Melania yang juga meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar memperbanyak program bimbingan teknis dan sosialisasi kepada nelayan Indonesia.
Ia menilai, bimtek dan sosialisasi yang dilakukan KKP selama ini belum memadai. Padahal, ada sejumlah rencana strategis KKP memerlukan edukasi pendampingan guna tercapainya tujuan prioritas perlindungan, pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemakmuran nelayan.
“Kami meminta diperbanyak program-program penyuluhan bimtek kepada nelayan atau nelayan tradisional kita. Di sini saya sudah melihat beberapa bahan (presentasi, red) di setiap ditjen itu belum ada yang secara spesifik,” ujar Yessy dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020-2021 dan ABT 2021, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (7/6/2021).
Bukan hanya, Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga mempertanyakan realisasi penyerapan anggaran APBN 2020, terutama di Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen Perikanan Tangkap. Padahal pada kedua ditjen tersebut memiliki program kerja yang memiliki dampak langsung pada masyarakat terutama nelayan sehingga seharusnya memiliki realisasi penyerapan yang tinggi.
“Kami mencoba melihat, di realisasi penyerapan anggaran APBN di tahun 2020 untuk KKP. Ini yang terendah ada di ditjen perikanan budidaya dan ditjen perikanan tangkap. Sementara kami melihat, kedua ditjen ini seharusnya bisa terserap dengan maksimal karena program-program di sini adalah program yang lekat dengan masyarakat,” ucapnya.
Guna realisasi ke depannya maksimal, ia berharap KKP memiliki petunjuk teknis dan regulasi yang jelas dan tidak berbelit seperti berkaitan dengan calon penerima bantuan KKP.
“Sebagai contoh, penerima budidaya bioflok. Program bioflok ini sangat baik tapi di masyarakat, Pak Menteri, banyak kendala terkait persyaratan administrasi. Saya pikir perlu dirombak regulasinya supaya lebih mengena dan lebih memahami kondisi masyarakat kita di daerah,” jelas Yessy. (irfan/goik)
