BANYUASIN, GESAHKITA.COM — Kabupaten Banyuasin masih menempati posisi terbesar dalam program Pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan Program Bantuan Sosial Kementerian Sosial Tahun 2021.
Hal ini diungkapkan Anggota DPRD Banyuasin M. Nasir F- Golkar. Menurut M. Nasir berdasarkan Rekapitulasi Data DTKS Per 23 Desember 2021 Kabupaten Banyuasin terdapat 166.166 Kepala Keluarga, total di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1.282.398 Kepala Keluarga atau pada angka 12,9% dari Penerima Bantuan Jumlah Penduduk di Provinsi Sumatera Selatan.
“Pogram Program Keluarga Harapan (PKH) terdapat bantuan sebanyak 32.014 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari total Penerima Bantuan di Sumatera Selatan pada angka 307.483 KPM dan Penerima Sembako Masyarakat Kabupaten Banyuasin sebanyak 49.622 dari Total di Sumatera Selatan sebanyak 429.975,” kata M. Nasir, Rabu (19/01/2021).
Menyikapi permasalahan ini M. Nasir berpendapat bahwa Kemiskinan atau penduduk miskin bisa berkurang jika Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ( TKPKD ) bekerja dengan terpadu dan dikoordinir dengan baik dengan data tunggal atau terpusat pada tim.
“Untuk mengurangi kemiskinan atau penduduk miskin, penanganan harus benar – benar terpadu dilakukan dengan hanya mempercayakan data kemiskinan pada tim bukan masing – masing Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) mempunyai data yang berbeda – beda,” ujar dia.
“Selanjutnya tim bertugas mengelola atau mengkoordinir pelaksanaan kemiskinan dengan mengakomodir dan mensinergikan semua OPD yang masing – masing memberikan anggaran yang melekat pada masing – masing OPD untuk melaksanakan programnya,”timpal dia.
M. Nasir menegaskan, salah satu kelemahan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan adalah adalah penyakit kronis antar OPD yakni 3 K ( kurang komunikasi, kurang koordinasi dan kurang kolaborasi ), ego sektoral, bersaing tidak sehat dan takut membuat terobosan atau inovasi.
TKPKD Kabupaten Banyuasin menurut M. Nasir perlu mengambil langkah – langkah sebagai amunisi untuk bisa bekerja nyata mengurangi kemiskinan dengan menggelar pendidikan, pelatihan, studi tiru, magang, keorganisasian, kepemimpinan dan program kerja bagi seluruh anggota tim.
“Untuk mendukung teknis pengurangan kemiskinan atau penduduk miskin, harus didukung dengan membangun infrastruktur sesuai dengan kebutuhan, pengenalan teknologi tepat guna dan menumbuhkan semangat untuk berinovasi kreatif,” imbuh dia.
“Apabila penduduk miskin sudah mulai berusaha dengan salah satu wadahnya berupa UMKM, perlu dihasilkan produk unggulan. Pemkab dan sektor lain perlu membangun pasar sehingga pendapatan penduduk yang hendak dientaskan dari kemiskinan dapat meningkat. Sehingga pada akhirnya akan tercipta kemandirian pada penduduk miskin yang dibantu,” tambah dia.
Dia menyebut, kemiskinan masih menjadi isu utama dalam pembangunan di Indonesia termasuk di daerah Kabupaten Banyuasin. Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan yang sungguh-sungguh, terpadu dan menyeluruh.
“Upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan langkah-langkah koordinasi secara tanggap dan nyata, serta tidak dapat ditunda-tunda, melalui wadah lintas pelaku yang dimulai dari sinkronisasi data, perencanaan, evaluasi, kelembagaan, kebijakan dan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin,” pungkas dia. (Ind).
