SURABAYA, GESAHKITA COM—Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Belanja infrastruktur masih menjadi tumpuan dalam membantu perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional disamping investasi dan kegiatan ekspor yang masih rendah akibat pandemi Covid-19.
Hal tersebut menyusul dalam agenda nya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan lelang dini terhadap 191 paket pekerjaan Tahun Anggaran 2022. Lelang dini dapat meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal.
“Belanja infrastruktur masih menjadi tumpuan dalam membantu perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional,”katanya.
Disebutkan nya, Untuk lelang tersebut, dilakukan rapat koordinasi pelaksanaan tender/seleksi dini Wilayah Jawa Timur, Senin (18/10/2021) di Surabaya.
Menurut nya, data teridentifikasi per 14 Oktober 2021, sebanyak 191 untuk TA 2022 di Jawa Timur tersebut memiliki nilai hingga Rp2,37 triliun.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Dewi Chomistriana dalam sambutannya Dirjen Bina Konstruksi telah melakukan reformasi organisasi.
Dirjen Konstruksi sendiri dalam hal ini telah melakukan pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yakni Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa (UPTPBJ) yakni 34 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi.
Dewi berharap dalam waktu dekat masing-masing unit organisasi dapat segera menyampaikan usulan paket-paket yang akan dimasukkan pada tender dini dilengkapi dengan berbagai dokumen persyaratan.
Selain itu sebagai bentuk komitmen dalam pencegahan pelanggaran dalam proses pengadaan barang/jasa serta penguatan integritas SDM, Kepala Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur telah melakukan penandatanganan Fakta Komitmen anti penyuapan.
Dalam hal ini, ungkapnya, penandatanganan Fakta Komitmen ini dilakukan bersama mitra kerja yaitu seluruh balai-balai teknis Kementerian PUPR di Wilayah Jawa Timur.
“Saya ingatkan kembali arahan Bapak Menteri PUPR, di mana seluruh pegawai Kementerian PUPR harus melaksanakan prinsip 4 Big Nos yakni No Bribery (suap), No Kick Back (imbalan), No Gift (hadiah), No Luxurious Lifestyle (tetap sederhana),”tegas dia.
Hal senada disampaikan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya bersama PT Semen Indonesia (Tbk) melakukan pembekalan dan uji sertifikasi tukang bangunan umum.
Menurut dia, Program Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi bertujuan untuk menciptakan SDM konstruksi yang kompeten, dan diharapkan merata hingga ke desa-desa di seluruh Indonesia.(Pur)
