PALEMBANG,GESAHKITA.COM – Akibat kebijakan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang melarang gas elpiji 3 Kilogram (Kg) dijual tingkat pengecer tidak hanya menimbulkan permasalahan sosial baru di masyarakat tetapi juga membawa dampak negatif bagi perekonomian terutama UMKM.
Fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam berlimpah justru berbanding terbalik dengan kondisi masyarakatnya saat ini.
Baru beberapa hari kebijakan Kementrian ESDM sudah menimbulkan antrian panjang pembelian tabung gas di pangkalan, yang tentunya membawa kerugian tersendiri bagi masyarakat hanya demi mendapatkan 1 tabung gas.
Itu baru kepanikan di tingkat pemenuhan kebutuhan sehari – hari, lalu adakah dampak negatif bagi perekonomian rakyat terutama untuk UMKM.
Hal inilah yang saat ini dicermati oleh Mgs Syaiful Padli politis sekaligus anggota DPRD kota Palembang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), dirinya mengatakan pastinya akan dampak secara langsung untuk masyarakat akibat dari kebijakan Kementrian ESDM tersebut.
” Terkait kebijakan Kementrian ESDM yang melarang penjualan tabung gas elpiji 3 Kg ditingkat pengecer akan membawa dampak luas yang dirasakan masyarakat secara langsung, Seperti saat ini kebingungan di masyarakat yang akhirnya menimbulkan antrian panjang”, kata Mgs Syaiful Padli,Selasa (04/02/2025)
Dilanjutkannya, Itu baru contoh kecil yaitu waktu yang terbuang sia – sia akibat mengantri, bahkan hingga detik ini pun pemerintah belum menjamin bahwa pangkalan tersebut buka 24 jam , belum lagi dampak ekonomi terutama bagi UMKM yang saat ini merasa kecewa dan bingung akibat kebijakan tersebut.
Dalam pengamatannya (Mgs Syaiful Padli), Wajar jika pelaku UMKM kebingungan akan nasib usahanya karena regulasi yang dipersulit.
” Perlu diingat bahwa pelaku UMKM adalah orang – orang yang mencoba memperbaiki perekonomian hidupnya melalui usaha kecil dan pastinya memiliki modal terbatas, dengan regulasi baru ini pastinya usaha mereka merasa terancam, sulit bagi mereka untuk menggunakan gas elpiji non subsidi karena akan membawa pengaruh besar pada harga jual produk”, urai Mgs Syaiful Padli Politisi PKS
Menurut Mgs Syaiful Padli, jika alasan utama kekhawatiran pemerintah bahwa gas elpiji bersubsidi tidak tepat sasaran harusnya bukan seperti ini regulasi yang dikeluarkan.
” Memang cukup kuat alasan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan seperti ini yaitu khawatir elpiji bersubsidi tidak tepat sasaran dan menimbulkan permainan di pasaran, namun apakah pemerintah pun mampu menjamin kedepannya data – data penerima gas elpiji subsidi sudah tepat, mengingat tidak jarang kita jumpai kasus menyoal bantuan dari pemerintah yang salah sasaran”, ungkap Mgs Syaiful Padli
Seharusnya ini adalah kebijakan terakhir yang diambil, masih banyak solusi lain yang bisa diambil seperti kerjasama bersama pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara tegas kepada mafia migas
Menutup perbicangannya, Mgs Syaiful Padli meminta kepada pemerintah untuk melakukan kajian kembali terhadap kebijakan tersebut.
” Sebagai perwakilan rakyat kami memahami betul apa yang menjadi keresahan masyarakat saat ini, sehingga kami meminta pemerintah untuk mengkaji ulang terkait kebijakan Kementrian ESDM tersebut, mengingat kebijakan tersebut berdampak langsung bagi kehidupan sehari – hari masyarakat”, tandas Mgs Syaiful Padli Anggota DPRD Kota Palembang Fraksi PKS (Irfan)