GESAHKITA – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memprioritaskan penyaluran kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk moda angkutan umum massal.
Kebijakan ini bertujuan memperkuat konektivitas antarwilayah, terutama di daerah kepulauan yang sulit dijangkau transportasi darat.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menegaskan hal tersebut saat meninjau Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (6/1/2026). Ia menilai kapal laut, seperti milik PT Pelni (Persero), kini menjadi pilihan utama masyarakat karena lebih efisien.
“Ini menjadi prioritas karena ini salah satu penguatan untuk pelayanan masyarakat di wilayah daerah kepulauan, lintas kabupaten-provinsi yang sulit untuk ditempuh dengan angkutan darat,” ujar Wahyudi.
Tahun ini, BPH Migas menetapkan kuota BBM subsidi untuk kapal penumpang PT Pelni sebesar 181.431 kiloliter. Angka ini naik dua persen dibandingkan realisasi tahun 2025 yang mencapai 177.930 kiloliter.
Wahyudi menjelaskan bahwa pihaknya akan mengintegrasikan prognosa kebutuhan bulanan dengan Pertamina Patra Niaga selaku badan usaha pelaksana.
“Kesiapan BPH Migas memberikan kuota tahun 2026 setahun 181.431 kiloliter. Artinya, dalam rangka kebutuhan bulan-ke-bulan itu nanti ada prognosa, dan prognosa ini kita integrasikan dengan Pertamina Patra (Niaga) sebagai badan usaha pelaksana penugasan,” jelasnya.
Selain efektivitas jangkauan, masyarakat mulai beralih ke kapal laut karena pertimbangan biaya yang jauh lebih hemat dibandingkan transportasi udara.
Wahyudi berharap peningkatan kuota ini dapat mendongkrak kinerja dan kualitas layanan PT Pelni. Ia juga menegaskan kesiapan BPH Migas untuk menyesuaikan kuota jika terjadi perubahan rute perjalanan di masa mendatang.
“Semoga layanan PT Pelni dengan pemanfaatan BBM subsidi yang telah disiapkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Kalau (nanti) memang ada perubahan (rute dan kebutuhan kuota baru), BPH selalu ingin dan siap mendukung atas perubahan tersebut,” pungkasnya.
