Sidoarjo, GESAHKITA – Dinas Pendidikan Sidoarjo berupaya keras menurunkan angka putus sekolah. Oleh karena itu, instansi melakukan peninjauan langsung ke Kecamatan Taman akhir pekan lalu.
Wilayah ini merupakan daerah dengan kasus anak tidak sekolah tertinggi. Selain itu, posisinya berada di urutan pertama se-Sidoarjo.
Lonjakan kasus ini dipicu oleh letak geografis wilayah. Maka dari itu, wilayah penyangga tersebut menjadi sangat padat. Selanjutnya, banyak pekerja komuter mendiami rumah kos di sana.
Sementara itu, otoritas memaparkan imbas situasi tersebut bagi masa depan anak.
“Mobilitas orang tua yang tinggi ini berdampak langsung pada keberlanjutan pendidikan anak-anak mereka,” jelas Netty Lastiningsih, pada (23/6/2026) siang.
Petugas menjumpai dua rumah tangga yang mengalami masalah biaya sekolah. Terlebih lagi, anak-anak mereka sudah lama telantar.
Pada rumah tangga pertama, seorang anak kedapatan tidak bersekolah selama lima tahun. Oleh sebab itu, dinas segera mengambil tindakan taktis.
Kemudian, beliau memberikan opsi jalur alternatif bagi sang anak.
“Mengingat usia dan masa putus sekolah yang cukup lama, anak ini diarahkan untuk melanjutkan masa depannya melalui pendidikan non-formal,” terang Bu Netty_sapaan akrabnya.
Sementara itu, kondisi memprihatinkan terlihat pada keluarga kedua. Seorang janda penjual jajanan tinggal bersama lima buah hatinya. Dengan demikian, keterbatasan ekonomi memicu hambatan edukasi bagi tiga anaknya.
Putra tertua terancam putus sekolah menjelang kelulusan dasar. Oleh karena itu, petugas langsung mendaftarkannya ke sekolah negeri terdekat.
Maka dari itu, bantuan perlengkapan kelas segera disalurkan demi meringankan beban.
“Kami juga menginstruksikan kepala sekolah terkait untuk mengalokasikan bantuan seragam dan perlengkapan sekolah, melalui jalur dana Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) komponen siswa miskin, sehingga orang tua tidak perlu memikirkan biaya tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, skema keringanan biaya SPP diberikan bagi murid sekolah swasta. Oleh sebab itu, manajemen sekolah diminta bermitra dengan Baznas.
Secara umum, pemerintah daerah merancang program penanggulangan jangka panjang. Kemudian, kerja sama dengan pihak swasta dimatangkan menjelang tahun ajaran baru.
Inovasi khusus ini menyasar siswa yang terkendala sistem belajar konvensional. Dengan demikian, status administrasi mereka tetap terdata pada sekolah induk. Oleh karena itu, hak pencairan bantuan dana BOS tidak akan hangus.
Akhirnya, program terobosan ini diharapkan mampu menjadi solusi jaminan sosial.
“Langkah ini diharapkan menjadi bantalan yang kuat agar tidak ada lagi anak di Kabupaten Sidoarjo yang kehilangan hak belajarnya, karena keterbatasan ekonomi maupun lingkungan,” harap Netty Lastiningsih. (PUR)
