Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang Tegas di Bawah Kepemimpinan Prabowo: Menyeimbangkan Kepemimpinan Regional dan Keterlibatan Global
JAKARTA, GESAHKITA COM—-Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, kebijakan luar negeri Indonesia diperkirakan akan mengalami perubahan yang lebih tegas sebagai respons terhadap dinamika yang berkembang di Asia Tenggara dan lanskap geopolitik yang lebih luas.
Secara historis, Indonesia telah menganut kebijakan luar negeri yang bebas-aktif, yang dicirikan oleh non-blok dan partisipasi aktif dalam diplomasi multilateral. Namun, meningkatnya kompleksitas sengketa regional, meningkatnya persaingan antara Amerika Serikat dan Cina, dan latar belakang Prabowo yang berfokus pada pertahanan menunjukkan kemungkinan penyimpangan dari pendekatan Indonesia yang secara tradisional bersifat hati-hati.
Strategi yang baru muncul ini dapat mendorong Indonesia untuk mengambil peran yang lebih proaktif dalam kerangka kerja keamanan regional, memodernisasi kemampuan militernya, dan memanfaatkan posisi geopolitiknya yang strategis untuk mendorong kemitraan global.
Meskipun pergeseran ini menghadirkan peluang yang menjanjikan, namun juga menghadirkan tantangan terkait dengan penyeimbangan kepemimpinan regional, postur pertahanan, dan keterlibatan global.
Dalam konteks kebijakan luar negeri Prabowo, fokus utamanya adalah pembentukan Indonesia sebagai pemimpin regional dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Saat Asia Tenggara bergulat dengan meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan dan masalah keamanan yang lebih luas, kepemimpinan Indonesia dapat memainkan peran penting dalam membentuk kerangka kerja keamanan regional.
Prabowo dapat mengadvokasi ASEAN yang lebih kuat yang melampaui pengambilan keputusan berdasarkan konsensus, dengan tujuan menciptakan badan yang lebih tegas yang mampu mengatasi ancaman eksternal. Pengalaman sebelumnya sebagai menteri pertahanan dapat menginspirasi Indonesia untuk mempromosikan kolaborasi militer yang lebih kuat dalam ASEAN, termasuk latihan bersama dan peningkatan kemampuan tanggap bencana, khususnya di wilayah yang rentan terhadap agresi eksternal.
Pendekatan Indonesia terhadap Laut Cina Selatan juga dapat menjadi lebih tegas. Meskipun sebelumnya menghindari konfrontasi, pemerintahan Prabowo mungkin akan mengambil sikap yang lebih tegas dalam mempertahankan klaim maritimnya di Kepulauan Natuna. Memperluas kemampuan angkatan laut dan meningkatkan patroli di wilayah yang disengketakan dapat menandakan tekad Indonesia untuk menegaskan klaimnya, yang berpotensi memposisikan nya sebagai mediator dalam perselisihan antara anggota ASEAN dan kekuatan eksternal.
Komponen penting dari kebijakan luar negeri Prabowo juga akan melibatkan penguatan postur pertahanan Indonesia. Negara-negara Asia Tenggara, termasuk Vietnam, Filipina, dan Thailand, telah memodernisasi kekuatan militer mereka sebagai respons terhadap ancaman regional, dan Indonesia kemungkinan akan menempuh jalur yang sama.
Latar belakang Prabowo yang berorientasi pada pertahanan menunjukkan penekanan signifikan pada peningkatan militer Indonesia melalui investasi dalam teknologi canggih, termasuk jet tempur, kapal angkatan laut, dan sistem pertahanan rudal.
Memodernisasi angkatan laut dan angkatan udara sangat penting untuk mengamankan wilayah maritim Indonesia yang luas, terutama mengingat lokasinya yang strategis di sepanjang rute pelayaran utama.
Namun, modernisasi militer Indonesia tidak akan terbatas pada ancaman konvensional. Peningkatan investasi dalam inisiatif keamanan siber dan kontraterorisme akan sangat penting untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh aktor non-negara.
Dengan meningkatnya serangan siber yang menargetkan infrastruktur penting di kawasan tersebut, aparat keamanan Indonesia kemungkinan akan memprioritaskan peningkatan sistem pertahanan digital dan penguatan kolaborasi dengan mitra internasional untuk berbagi informasi intelijen. Selain itu, penguatan kemampuan untuk melawan terorisme, khususnya di kawasan yang rentan terhadap radikalisme dan pembajakan, akan melengkapi upaya pertahanan yang lebih luas ini.
Kebijakan luar negeri Indonesia yang tegas diharapkan dapat melampaui masalah-masalah regional, dengan keterlibatan global muncul sebagai fokus utama. Meningkatnya persaingan AS-Tiongkok memberi Indonesia peluang untuk memanfaatkan sikap non-bloknya demi keuntungan strategis.
Ketika Amerika Serikat berupaya mengonsolidasikan aliansi di Asia untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok, Indonesia dapat mengambil peran penting dalam mengelola hubungan dengan kedua negara. Pemerintahan di bawah Prabowo dapat mengejar hubungan pertahanan yang lebih kuat dengan Amerika Serikat, berpotensi mengamankan bantuan militer dan berpartisipasi dalam latihan militer bersama sambil pada saat yang sama membina hubungan ekonomi dan perdagangan yang kuat dengan Tiongkok.
Tindakan penyeimbangan diplomatik ini dapat meningkatkan signifikansi geopolitik Indonesia dan memfasilitasi negosiasi untuk persyaratan yang menguntungkan dalam pengadaan pertahanan, transfer teknologi, dan pembangunan infrastruktur.
Selain keterlibatan bilateral, Indonesia dapat bercita-cita untuk memposisikan dirinya sebagai mediator dalam mengelola sengketa regional yang timbul akibat ketegangan AS-Tiongkok. Peran tersebut dapat meningkatkan profil diplomatiknya dan memperkuat statusnya sebagai perantara kekuatan strategis di Asia Tenggara.
Namun, keterlibatan global tidak akan terbatas pada interaksi dengan negara-negara besar. Pemerintahan Prabowo dapat berupaya untuk memperdalam kemitraan strategis dengan pemain global penting lainnya, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa. Memupuk hubungan ekonomi yang lebih erat dengan negara-negara ini akan sangat penting untuk mendiversifikasi kemitraan Indonesia, mengurangi ketergantungan pada Tiongkok dan Amerika Serikat, dan menarik investasi asing langsung dalam industri-industri penting seperti energi terbarukan, kecerdasan buatan, dan pertahanan.
Kebijakan luar negeri Prabowo yang tegas memberikan peluang besar bagi Indonesia, tetapi juga menimbulkan tantangan. Peningkatan anggaran militer dapat menekan anggaran negara, terutama jika pertumbuhan ekonomi melambat. Selain itu, menyeimbangkan sikap tegas Indonesia di Laut Cina Selatan dengan peran kepemimpinannya di ASEAN dapat terbukti rumit, mengingat negara-negara anggota lainnya mungkin mengadopsi pendekatan yang berbeda-beda untuk mengelola hubungan dengan Cina.
Ambisi militer yang berlebihan, bersamaan dengan posisi non-blok tradisional Indonesia, dapat berisiko mengasingkan mitra-mitra utama. Selain itu, menavigasi tekanan global akan memerlukan diplomasi yang cermat untuk menghindari terjerat dalam konflik AS-Cina yang lebih luas.
Sebagai kesimpulan, kebijakan luar negeri Indonesia yang tegas di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto siap untuk secara signifikan membentuk kembali strategi keterlibatan regional dan globalnya. Dengan menekankan peningkatan kepemimpinan regional, modernisasi pertahanan, dan pembentukan kemitraan global, pemerintahan Prabowo berpotensi untuk meningkatkan kedudukan Indonesia di Asia Tenggara dan komunitas internasional yang lebih luas.
Meskipun demikian, efektivitas kebijakan ini akan bergantung pada kemampuan Indonesia untuk menyelaraskan ambisinya dengan kendala ekonomi dan diplomatik yang dihadapinya. Untuk menavigasi tantangan ini dengan cekatan, Indonesia harus memprioritaskan kerja sama regional dalam kerangka ASEAN sambil secara bersamaan memperkuat kemampuan pertahanannya.
Selain itu, tindakan penyeimbangan diplomatik yang cermat dan strategis di antara kekuatan global akan sangat penting untuk memastikan otonomi strategis Indonesia dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
Eurasia Forum
Alih bahasa gesahkita
