Surabaya, GESAHKITA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) Jatim terus mendorong percepatan pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Perumahan melalui kolaborasi lintas sektor.
Kolaborasi tersebut melibatkan DPRKPCK Jatim, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa IV, serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Targetnya, sekitar 36.400 unit bedah rumah harus dapat diselesaikan pada tahun 2026 ini.
Dukungan percepatan itu disampaikan Kepala DPRKPCK Jawa Timur, Arif Endro Utomo, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan dan Kolaborasi Program Bantuan Pembangunan Perumahan di Provinsi Jawa Timur. Rapat digelar di Ruang Rapat Binaloka Adhikara, Kantor Setdaprov Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Senin (05/10/2026).
Turut hadir dalam rapat tersebut Direktur Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan Dirjen PKPR, Sonny Surachman Romli, dan Kepala BP3KP Jawa IV, Aleksander Simon Lopulalan.
Arif menegaskan, sisa waktu pelaksanaan program tinggal sekitar dua setengah hingga tiga bulan. Karena itu, seluruh pihak diminta bergerak lebih cepat dan tidak bekerja secara terpisah.
“Yang harusnya 36.400 lebih harus diselesaikan, waktu kita tinggal sekitar dua setengah sampai tiga bulan. Mudah-mudahan bulan ini bisa tercapai sekitar 21.000 sampai 22.000 unit, sehingga dalam dua bulan ke depan target 36.000 unit dapat tercapai,” kata Arif.
Arif menekankan bahwa dukungan Pemprov Jatim tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan pemerintah kabupaten/kota maupun lembaga teknis. Pemerintah provinsi, kata dia, hadir untuk memastikan pekerjaan yang belum terselesaikan dapat segera dieksekusi.
“Kami tidak akan mengambil alih kewenangan teman-teman kabupaten/kota maupun teman-teman dari kelembagaan. Tetapi kami ada di depannya. Mana yang dikerjakan oleh balai, mana yang dikerjakan kabupaten/kota dan yang belum terselesaikan, kita bantu selesaikan,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Arif juga menyampaikan target pembangunan rumah sebanyak 24.020 unit pada tahun ini. Sebanyak 1.920 unit berada di tangan perusahaan, sementara sisanya dikerjakan bersama pemerintah kabupaten/kota.
Untuk tahun depan, Pemprov Jatim mempersiapkan tambahan sekitar 3.000 unit di awal tahun. Arif berharap pola kolaborasi yang dibangun tahun ini dapat menjadi dasar peningkatan capaian pada 2027.
“Kalau tahun ini bisa di 36.000, tahun depan akan lebih mudah. Tetapi apabila tahun ini tidak tercapai, tahun depan belum tentu bisa mencapai angka yang sama,” katanya.
Terkait verifikasi data, Arif menyebut perlunya pencocokan data penerima bantuan dengan kondisi riil rumah di lapangan agar solusi yang diberikan lebih tepat.
“Kita perlu mencari, apakah data tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi rumah di lapangan. Ketika data sudah akurat, kita bisa menentukan solusi yang lebih tepat,” ujarnya.
Langkah itu sejalan dengan upaya Pemprov Jatim memperkuat verifikasi penerima bantuan perumahan. Data per 14 September 2026 mencatat alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 35.344 unit rumah, dengan 12.371 unit telah memasuki tahap konstruksi atau sekitar 35 persen.
Pemerintah provinsi juga fokus pada penanganan kawasan kumuh. Saat ini, terdapat lima kawasan yang telah terdata, sementara dua kawasan lain masih dalam tahap verifikasi. Totalnya, ada tujuh kawasan yang akan ditangani.
“Insya Allah tahun depan ada lima sampai tujuh kawasan yang bisa kita intervensi. Hari ini sudah ada lima kawasan yang kita garap, dan dua kawasan lagi masih kita perbaiki datanya,” kata Arif.
Ia menambahkan, sejak 2019 hingga kini, sekitar 36.000 unit bedah rumah telah dikerjakan di Jawa Timur. Ke depan, pemerintah provinsi berupaya mempertahankan capaian sekitar 10.000 unit per tahun hingga 2030.
Untuk mempercepat pelaksanaan, DPRKPCK Jatim akan mengintensifkan komunikasi dengan balai dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk melalui rapat pemantauan rutin setiap bulan.
“Setiap minggu atau setiap bulan kita pantau bersama. Selain melalui grup koordinasi, kita akan lakukan rapat daring untuk melihat progresnya,” ujar Arif.
Ia berharap kolaborasi yang dimulai tahun ini dapat menghasilkan kesiapan program yang lebih matang di awal 2027, sehingga pelaksanaan tidak lagi tertunda karena proses survei dan verifikasi.
“Mulai dari hari ini, kolaborasinya kita buat lebih intens. Di awal tahun 2027, kita tidak lagi menunggu survei, tetapi sudah ada yang bisa kita eksekusi,” tutupnya.(Pur)
