Berita hari ini, Situs terpercaya dan terupdate yang menyajikan informasi kabar harian terbaru dan terkini indonesia.
Indeks
hut ri hut ri grand fondo

DPW PBB Sumsel Minta Kajian Mendalam Dampak Rencana Pilkada Serentak 2024

PALEMBANG, GESAHKITA COM – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Sumatera selatan meminta kajian mendalam dampak Rencana Pilkada Serentak 2024.

Hal ini dikatakan Armansyah Ketua Dpw PBB Sumsel saat ditemui, Sabtu (13/02/2021)

” Terkait rencana Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Saat ini belum ada pemberitahuan dari Dewan Pimpinan Pusat (PBB) akan menolak atau menerima hal tersebut”, Kata Armansyah

Dilanjutkannya, Tapi untuk saat ini yang jelas PBB Sumsel menilai rencana tersebut perlu dikaji lebih mendalam terutama dampak yang akan ditimbulkan dari Pemilu Serentak, namun untuk saat ini DPW PBB Sumsel menolak, “tegas nya.

Tidak sampai disitu Bang Arman sapaan akrab untuk ketua Dpw PBB menjelaskan alasan penolakan tersebut, diantaranya Beban berlebih bagi penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU).,

“Sengketa Pemilu yang dikhawatirkan menimbulkan berbagai macam permasalahan baru di masyarakat terutama antara pendukung, dan Penyelesaian permasalahan sengketa pemilu yang dikhawatirkan tidak akan tuntas dan menghasilkan produk Keadilan dengan yang seharusnya,” ungkap Arman

Armansyah pun menjelaskan jika alasan Negara menginginkan Pemilu Serentak 2024 dengan alasan efisiensi anggaran terutama disaat pandemi sangatlah tidak tepat, hal itu disebabkan penyelenggaraan pemilu bukan saja permasalahan anggaran tapi Pemilu Produk Demokrasi yang harus dijalankan dengan Jujur dan adil.

” Jika salah satu alasan Pemilu harus diselenggarakan Serentak 2024 dengan maksud efisiensi anggaran disaat pandemi sangatlah tidak tepat, Perlu dipahami penyelenggaraan pemilu bukan hanya permasalahan anggaran tapi Pemilu merupakan produk Demokrasi yang harus dijalankan dengan Jujur dan adil”, cetusnya.

Dalam kesempatan ini juga Arman mengharapkan pemerintah harus melihat dampak penyelenggaraan Pilpres 2019 yang menghasilkan kisruh dan korban jiwa akibat dalam penyelenggaraan tersebut, bahkan ditingkat petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang meninggal akibat kelemahan.

” PBB Sumsel mengharapkan Pemerintah mau berpikir bijaksana dan belajar dari pengalaman Pilpres dan Pilkada Serentak 2019, bukankah begitu banyak kisruh yang timbul akibat permasalahan pemilu ini, bukan saja menimbulkan kerugian materi akibat hura – hara akibat sengketa pemilu tersebut ditambah lagi banyak petugas KPU baik dipusat atau didaerah bahkan di tempat Pemungutan Suara (TPS) yang meninggal dunia akibat kelelahan, Pemilu Produk Demokrasi bukan untuk memecah belah”, tutup Armansyah (Irfan)

Tinggalkan Balasan