PALEMBANG, GESAHKITA COM—Direktur Poltekpar Palembang dilaporkan Sriwijaya Corupption Watch (SWC) dan Pro Jokowi (Projo) ke Kementrian Pariwisata RI, Polda Sumsel, dan DPRD Sumsel terkait dugaan penyalah gunaan anggaran.
Ketua SCW, Sanusi mengatakan adanya dugaan pelanggaran hukum di Poltekpar Palembang terkait penggunaan anggaran. Untuk itu pihaknya meminta Polda Sumsel membetuk tim pencari fakta terkait dugaan ini, serta memanggil pihak terkait agar lebih jelas.
Laporan yang sama juga disampaikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jokowi (Projo) Sumsel, Ketua Projo Sumsel, H. Hidayat Comsu, SE dalam suratnya no 048/DPD.PROJO.SS/Ext/IV/2021 mengatakan, pihaknya telah melaporkan Dirut Poltekpar Palembang ke Dirkrimsus Unit 3 Tipikor.
“Laporan ini kita layangkan terkait adanya dugaan penyalah gunaan anggaran,” ujar Hidayat dalam suratnya yang ditujukan kepada Kementerian pariwisata, dikutip gesahkita com dari Palpos.
Oleh karena itu, lanjut Hidayat, Projo Sumsel berharap Kementerian Pariwisata bisa menindaklanjutinya. “Dalam kesempatan ini kami mengharapkan kepada bapak Mentri Parawisita dan Eknomi Kreatif (Kemenparekraf), untuk segera mengganti Direktur dan jajaran yang sedang menjabat di Palembang,” kata Hidayat sembari mengatakan kalau surat ini juga ditembuskan pada Kepala Kejaksaan Negeri Tinggi Sumatera Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumsel.
Menanggapi laporan tersebut, Dirut Disbudpar Palembang Zulkifli Harahap melalui Ketua Ikatan Orangtua Mahasiswa (IOM), Kamaruddin SH membantah tuduhan tersebut.
“Apa yang dilaporkan itu tidak benar. Dan Pak Zul ini adalah tenaga ahli yang sengaja di datangkan ke Palembang untuk membenahi dunia pariwisata, khususnya dunia pendidikan di Poltekpar Negeri Palembang, yang mana Palembang adalah satu dari 6 Poltekpar yang ada di Indonesia,” ujar Kamaruddin.
Terkait laporan ke Polda Sumsel, Komaruddin mengatakan, pihaknya siap untuk menghadapi atau membuktikan bahwa tidak ada penyelewengan dalam bentuk apapun di lembaga pendidikan ini. “Saya harap pemerintah bisa mensuport lembaga ini agar bisa mencetak lebih banyak tenaga ahli dibidang pariwisata di Sumsel,” katanya.(palpos/red)
